ADA APA DIBALIK PT IBU……..?

Jakarta, Swamedium.com – Manajemen Grup PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk mengatakan tuduhan-tuduhan penipuan yang disampaikan aparat negara saat penggerebekan di gudang beras miliknya itu tidak benar. Perusahaan sudah menjalankan bisnis sesuai aturan, bahkan menerapkan standar ISO terkait food safety untuk menjamin kualitas produknya.

Tidak benar anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk, yakni PT Indo Beras Unggul (PT IBU) merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, sementara omzet perdagangan beras perusahaan hanya Rp4 triliun. Manajemen juga mengungkapkan fakta bahwa beras IR64 itu sebenarnya tidak disubsidi karena yang disubsidi hanya beras raskin.

Komisaris Utama PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (PT TPS) Anton Apriyantono membantah bahwa perusahaan menjual beras merek Ayam Jago dan Maknyuss dengan cara penipuan. Menurut Menteri Pertanian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, beras yang diproduksi PT IBU sudah sesuai dengan aturan.

“Tidak benar kalau beras IR64 disubsidi, tuduhan-tuduhan itu tidak benar,” kata Anton Apriyantono yang dikutip Tempo di akhir pekan ini.

Terkait beras subsidi, Anton menjelaskan subsidi hanya ada di beras raskin. Subsidinya pada pembelian, yakni beras raskin hanya untuk masyarakat miskin. Sedangkan beras jenis IR64 adalah varietas lama yang sudah digantikan oleh jenis lain, seperti Ciherang dan sudah ada varietas baru, misalnya Inpari.

Anton yang masuk Kabinet Presiden SBY berkat dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menanggapi penjelasan Ketua Satuan Tugas Pangan Inspektur Jenderal Setyo Wasisto bahwa awal kecurigaan kepolisian terhadap PT IBU bermula dari pembelian gabah kering panen dengan harga terlalu tinggi. Penetapan harga itulah yang dinilai merugikan pelaku usaha sektor penggilingan.

Lebih jauh, Anton mempertanyakan alasan polisi mengusut kasus beras dan menyebut PT TPS merugikan pelaku penggilingan yang membeli gabah dengan harga tinggi. Kata Anton, pembelian beras oleh PT TPS tidaklah signifikan.

Kapasitas pabrik PT TPS, termasuk anak perusahaannya PT IBU dalam setahun berkisar 800 ribu ton. Dia mencontohkan, PT TPS di Solo hanya mampu menyerap gabah sebanyak 8 persen dari total produksi beras di sana.

Anton melanjutkan bahwa tidak mungkin pihaknya meraup keuntungan sebesar triliunan rupiah dengan cara tersebut seperti yang dituduhkan. Sebabnya, omzet PT TPS dari beras hanya sebesar Rp4 triliun dalam setahun.

"4 T koq Bisa jadi Ratusan T, itu yang ratusan T kerugian karena Reklamasi Bukan"

Adapun mengenai tuduhan perusahaannya menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah, Anton mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Menteri Perdagangan tentang HET Beras baru ditandatangani dan diberlakukan pada 18 Juli 2017. Lagipula, HET Rp 9.000 per kilogram juga terlalu rendah karena harga rata-rata beras saat ini di atas Rp 10 ribu per kilogram. ”Dua hari (perusahaan) lakukan penyesuaian, apa mungkin?” tanyanya.

Terkait pemberitaan bahwa PT IBU menyimpan 3 juta ton beras atau membeli beras 3 juta ton itu juga jelas ngawur karena kapasitas terpasang seluruh pabrik PT TPS hanya 800 ribu ton.

Akibat kasus itu, perdagangan saham Tiga Pilar Sejahtera di lantai bursa pada sesi 1 pada Jumat (22/7) anjlok mencapai batas tertinggi auto rejection, sebesar 24,9%,

Seperti diketahui, PT TPS dan PT IBU adalah perusahaan lokal yang saham publiknya didominasi masyarakat, bukan sindikasi konglomerasi. Perusahaan ini sudah menerapkan ISO 22.000 yang berarti ada jaminan food safety, mulai dari apa saja bahan bakunya, dari mana bahan bakunya dan komponen bahan bakunya itu sendiri.

Berikut komentar Warganet terkait kasus penggerebekan beras PT IBU.

“Jadi pak aparat harus berani gelar perkara sampai ke situ, bukan dari visual saja,” tulis warganet.

“Itu fitnah besar….banyak kebohongan publik.Rupanya arah aksi penggerebekan gudang beras premium karena perusahaan 9 naga terusik ya…”

“Dah gitu, mulai dibumbui label “PKS” karena nama perusahaan induknya PT Tiga Pilar Sejahtera ada kata “Sejahtera” dan Komut PT Tiga Pilar Sejahtera adalah pak Anton Apriyantono, eks Mentan asal PKS. Padahal beliau Komut Independen yang ditunjuk perusahaan tahun 2015, bukan ownership saham.”

“Parliamentary threshold 4% yang akan menghanguskan kursi partai kalau tak mencapainya, memang harus dicicil dari sekarang ya untuk menjatuhkan suara PKS dengan segala tema. PKS 2014 dapat 6,79%, jadi untuk menggusur PKS butuh 2,79% pendukungnya dikasih isu yang menggoyahkan pilihan hati.” 

(i2s/IK)

sumber

Tweet